Pasal Hina DPR di Draf RUU KUHP Dinilai Antikritik

dailyxpressnews.com – Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kalau pasal hina DPR ini masih dalam rancangan Kitab undang-undang hukum pidana KUHP) yang terlalu berlebihan. Hal tersebut justru bakal mendegradasi KUHP. “Kalau DPR anti kritik lebih baik bubar saja, justru DPR itu tempat menampung kritik terhadap pemerintah atau eksekutif, kekuasaan kehakiman yudikatif maupun terhadap legislatif atau DPR,” ujarnya kepada Tirto, Rabu (9/6/2021). Seperti yang dilansir dari sumber berita Tirto.id.

Menurutnya, KUHP berlaku secara umum dan bukan untuk mengakomodir kepentingan perorangan atau lembaga tertentu. DPR itu memang sedari dulu terutama oknum-oknumnya banyak yang anti kritik. Dalam pasal 353 ayat 1 Draf RKUHP disebutkan bahwa setiap orang yang menghina kekuasaan umum atau lembaga negara secara tulisan maupun lisan. Dapat dipidanakan dengan hukuman penjara satu tahun enam bulan.

Dalam pasal yang sama pada ayat 3 itu adanya hanya bisa dilakukan oleh pihak yang dihina saja. “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana,” tulis pasal tersebut.

Draft RUU KUHP Isi Pasal Hina DPR Ancam 2 Tahun PenjaraPasal Hina DPR

Draf rancangan ini sebuah peluang untuk menjerat orang yang menghina lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (Rakyat). Ketentuan itu akan diatur dalam sejumlah pasal Bab Ix tentang tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara yang diatur oleh sejumlah ketentuan. “Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,” demikian bunyi pasal itu sebagaimana tertuang dalam draf RKUHP yang diperoleh sumber berita CNNIndonesia.com.

Selanjutnya, penghinaan lembaga negara lewat media sosial juga bisa dijerat pidana. Bahkan, ancamannya lebih tinggi. Yaitu dengan dua tahun penjara. Hal ini juga tertuang dalam pasal 354. yang bunyinya seperti berikut. “Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV,” demikian bunyi pasalnya.

Draft pasal hina DPR RKUHP ini rupanya disepakati oleh pemerintah dan DPR pada September 2019 yang akhirnya batal disahkan akibat masuknya penolakan masyarakat. Sebelum diberitakan, Aliansi Nasional Reformasi kitab UUD Hukum Pidana juga menyatakan langka kemenkumham yang menggelar sosialisasi RKUHP. “Draf RKUHP yang disebarkan tersebut ternyata draf tanpa ada perubahan sama sekali dengan draf RKUHP yang ditolak masyarakat pada September 2019 lalu,” ujar Isnur dalam keterangan secara tertulis, Selasa (8/6/2021).seperti yang dilansir dari sumber berita kompas.com.

RKUHP juga telah mengatur soal hukuman penjara selama 2 tahun lamanya dan pidana denda paling banyak dengan kategori III ini setara Rp. 50 juta sehingga mengakibatkan kerusuhan di tengah masyarakat. Artinya, hukuman ini lebih berat ketimbang hukuman sebelumnya. Meski demikian RKUHP mengatakan ancaman pidana tersebut tidak akan berlaku apabila tidak ada aduan. Aduan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang dihina. Hal itu tentu sudah diatur dalam pasal 353 ayat 3 draft RKUHP. Rancangan pasal ini awalnya seperti yang sudah tersebar luas di media sosial.

Soal Mahfud MD yang men tweet pertanyaan kepada Presiden perkara hinaan dari masyarakat. Seperti berikut “Sblm jd Menko dan ada polemik perlu tidaknya psl penghinaan kpd Presiden masuk KUHP sy menanyakan sikap Pak Jokowi. Jawabnya, “Terserah legislatif, mana yg bermanfaat bg negara. Kalau bg sy pribadi, masuk atau tak masuk sama sj, toh sy sering dihina tp tak pernah memperkarakan”. Seperti yang dilansir dari twitter @Mahfud MD. Jadi menurutnya lembaga dan Presiden Negara sangat baik untuk mendapatkan pasal pengamanan seperti ini. Menurutnya pun kritik dengan hinaan itu berbeda.

Similar Articles

Comments

Most Popular

Deretan Destinasi Epik Di Wina Untuk Para Fotografer

dailyxpressnews.com - Profesi fotografer ini merupakan hobi yang banyak diminati seseorang dan dituntut untuk mendapatkan gambar bagus. Tidak ada salahnya kalau Destinasi Epik di...

Lamaran Lesti Dan Billar Digelar Secara Mewah Hingga Mobil Plat Keren

Lamaran Lesti dan Billar nampak mewah di Bandung bahkan ada hadiah mobil milyaran yang hadir jelang lamaran. Acara lamaran diselenggarakan di Bandung tepatnya di...

5 Oleh Oleh Dari Wonosobo Terunik Dan Murah Yang Bisa Dicoba

dailyxpressnews.com - Wonosobo adalah kabupaten yang memiliki julukkan kota Bunga dan Wonosobo ini menjadi kabupaten di Jawa Tengah yang sangat populer dengan banyaknya destinasi...