Jokowi Didesak Tegas Soal KPK yang Tidak Lolos Saat TWK

dailyxpressnews.com – Sebanyak56 pegawai KPk yang telah dipecat sebab tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), akan ditarik polri uuntuk menjadi Aparatur Sipil Negara di Korps Bhayangkara. Alasannya yakni sebagai salah satu upaya dalam pencegahan kasus korupsi dalam rangka mengawal program penanggulangan COVID-19 serta adanya pemulihan ekonomi nasional dan kebijakan stategis lainnya. Hal ini dianggap sebuah permasalahan oleh masyarakat hingga Jokowi didesak tegas soal KPK dan tidak terus bungkam. Seorang Kapolri Presiden Joko Widodo, melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sudah memberikan respons dalam surat ‘pengajuan’ tersebut pada tanggal 27 September 2021 yang lalu.

Menurut Sigit, pinsipnya beliau setuju akan 56 orang pegawai KPK untuk bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri. belakangan, beberapa pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK bertmabah satu sehingga total keseluruhannya yakni 57 orang. Melalui surat balasan, Kepala Negara menyampaikan bahwa Polri berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi (KemenpanRB) dan Badan Kepegawaian Negara untuk ikut serta dalam menindaklanjuti permasalahan ini.

Pratikno sendiri memberikan pernyataan bahwa ide ini tidak melibatkan Presiden Jokowi secara langsung. “Tidak dengan Pak Presiden, tidak. Pak Kapolri berkunjung ke Pak Menpan RB, di situ ada saya juga, ada Pak Kepala BKN, jadi membahas itu,” kata Pratikno yang kami lansir dari Tirto.id. Menteri Koordinatir Bidang Politik, Hukum, serta Keamanan Mahfud MD ikut serta dalam buka suara ihwal pengajuan Polri. Ia mencuit di akun Twitternya pada tanggal 29 September. “Kontroversi tentang 56 Pegawai KPK yang terkait TWK bisa diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan. Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Tapi kebijakan presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar,” demikian twit Mahfud yang sudah kami lansir dari Tirto.id.Jokowi-Didesak-Tegas-Soal KPKSalah seorang Dosen Hukum Tata Negara Fasilitas Hukum Unversitas Andalas feri Amsari menyoroti rencana tersebut. menurutnya ada beberapa kendala yang akan mereka temukan salah mengeksekusi rencana ini. Yang pertama yaitu sikap penerimaan dari Polri, “karena bagaimanapun 56 (pewagai KPK yang dipecat) berasal dari intitusi yang berbeda-beda. Sejauh mana bekerja sama bisa dibentuk dnegan baik”, menurutnya yang sudah kami lansir dari sumber Tirto.id. Solusi dalam permasalahan tersebut yakni dengan membuat Peraturan Kapolri atau peraturan Pemerintah terkait kewenangan, hak, hingga tupoksi mereka. Menurut feri sendiri, mereka ditarik sebab akan menjadi tim khusus dalam pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Tentunya dalam kiprah tim ini akan lebih menarik jika pihak pemerintah serta Kapolri dapat menatanya dengan baik.

Untuk kendala yang kedua, menurutnya belum ada bentuk hukum dari proses alih status. Yang mana menurut Feri yang kami lansir dari Tirto.id, sejauh ini belum ada keputusan Kapolri mengenai hal ini, perlu melakukan pengecekan bahwa keputusan administrasi negara yang berkaitan dengan status 56 orang ini. Jika ada proses penerimaan pegawai dari awal lagi, maka dapat dinyatakan keputusan tersebut bukanlah keputusan yang cocok. Sebab dalam undang-undang nama prosesnya alih status pegawai. hal ini tidak perlu lagi dilakukan tes, kalau ada pelatihan setelahnya diperbolehkan seperti halnya pegawai yang lain.

Hingga saat ini Jokowi masih bungkam dalam menyikapi permasalahan 56 pegawai KPK serta rencana Polri tersebut. Dalam kata lain yakni ia masih belum bisa buka suara dalam perihal nasib anggota lembaha antirasuah yang telah diberhentikan. Sebelumnya pada bulan Mei 2021 yang lalu, Presiden Jokowi didesak tegas soal KPK hingga beliau pernah memberikan pernyataan bahwasanya untuk beberapa pegawai KPK yang belum lolos TWK merupakan peralihan dari status menjadi aparatur sipil negara. Ia memberikan pernyataan bahwasanya TWK bukan lagi sebuah dasar untuk pemberhentian pegawai KPK dan KPK harus mempunyai SDM yang terbaik sehingga bisa komitmen dalam memberantas rasuah.

Walaupun hingga saat ini Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia memberikan pendapat bahwasanya masalah dalam pelaksaan TWK KPK, alhasil ada sebagian pegawai yang tidak lolos saat tes. Sementara Ombudsman meminta kepada presiden untuk mengambil alih proses tes yang terindikasi malaadministrasi. Bahkan presiden Republik Indoneisa belik bersikap dalam permasalahan ini. Jokowi didesak tegas soal KPK oleh seluruh kalangan dari mulai masyarakat sipil hingga anggota kepemerintahan.

Similar Articles

Comments

Most Popular

Resiko Ikut Campur Urusan Orang Lain, Ingat Aibmu!

Dailyxpressnews.com - Ibarat kata kalau kamu malah ikut campur urusan orang lain, seperti gajah di pelupuk mata tidak terlihat tapi semut di ujung sebrang...

Artis Cantik Hollywood Paling Tidak Suka Pakai Bra Saat Beraktivitas

Dailyxpressnews.com - Kemarin tanggal 13 oktober merupakan hari peringatan sehari tidak gunakan bra, dimana hal ini mengingatkan akan dampak negatif dan juga positif ketika...

Rekomendasi Fashion Pria Untuk Date, Pasti Bikin Doi Meleleh!

Dailyxpressnews.com - Ingin kencan bareng doi? Berikut ini rekomendasi fashion pria untuk date agar penampilanmu semakin terlihat kece. Dalam kencan pertama pastinya kamu ingin...