3 Arahan Presiden Soal UU ITE Untuk Menjamin Keadilan Masyarakat

dailyxpressnews.com – Pemerintah kini didesak untuk merevisi UU ITE, lantaran banyak dampak negatif yang tidak memberikan ke setiap masyarakat untuk memberikan kritikan pemerintah. Hampir seminggu yang lalu, saat merayakan hari pers Nasional. Pemerintah menjelaskan sedang haus akan kritikan masyarakat untuk memperbaiki dan merubah kinerja para pemerintah. Banyak klaim bahwa UU ITE merupakan biang masalah nya sehingga tidak bisa memberikan kritikan pedas, sampai akhirnya ada 3 arahan presiden soal revisi UU ITE.

Banyak sekali warga yang saling lapor, tetapi polisi harus bisa selektif untuk menanganinya merupakan salah satu arahan Presiden mengenai UU ITE. Presiden Jokowi tidak menutup mata dengan banyaknya saling melapor ke polisi. Jokowi meminta agar Kapolri Jenderal Sigit Prabowo bisa selektif. “Belakangan ini, saya lihat semakin banyak warga masyarakat yang saling melaporkan. Ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan tetapi memang pelapor itu ada rujukan hukumnya, ini repotnya di sini, antara lain Undang-Undang ITE,” kata Jokowi yang dilansir dari sumber berita detikcom.

Undang-Undang ITE ini menggencar keamanan ruang digital Indonesia supaya bersih dan sehat untuk beretika. Tidak jarang malah sering diberlakukan untuk menimbulkan rasa ketidak adilan. Maka, permintaan Jokowi kepada Kapolri ini lebih teliti lagi dalam menindaklanjuti aduan masyarakat. “Oleh karena itu, saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif, sekali lagi, lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE,” katanya.

Presiden Jokowi juga memberikan arahan dan meminta Kapolri untuk membuatkan pedoman tafsiran UU ITE. Jokowi meminta agar pasal yang menimbulkan multitafsir untuk diterjemahkan secara teliti dan berhati-hati. “Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati, penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas,” kata Jokowi. Tingkatkan pengawasan untuk Kapolri supaya UU ITE bisa diimplementasikan dengan konsisten dan adil. Jika UU ITE tidak beri keadilan, Jokowi akan meminta DPR Revisi seperti yang dikatakan olehnya dalam channel Youtube Sekretariat Presiden.

Arahan Presiden

Respon Kapolri soal arahan Presiden yang berjanji lebih selektif dalam penegakan hukum UU ITE dan mengupayakan restorative justice sehingga mengedepankan langkah untuk persuasi. “Masalah Undang-Undang ITE juga menjadi catatan untuk ke depan betul-betul kita bisa melaksanakan penegakan hukum secara selektif dengan mengedepankan edukasi, mengedepankan sifat persuasi, dan kemudian kita upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restorative justice,” ujar Sigit setelah menghadiri Rapim TNI-Polri 2021 di Mabes Polri, Senin (15/2). Hal ini demi menjaga agar Pasal  yang dianggap ‘pasal Karet  tidak digunakan untuk saling lapor. 

9 Pasal Karet Yang Butuh Direvisi Setelah Mendapatkan Arahan Presiden

Pemerintah memberi angin untuk merevisi UU ITE. Sikap pemerintah yang menyambut kritikan karena UU ITE memiliki dampak negatif. “Ada dampak sosial dan politik. Politisi memakai UU ITE untuk menjatuhkan lawan. Dampak sosialnya, orang bisa saling melaporkan karena balas dendam, barter kasus, terapi kejut dan mengkriminalkan orang kritis,” kata Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto dalam wawancara dengan detikINET, Selasa (16/2/2021).

Arahan Presiden soal revisi UU ITE yaitu demi keadilan masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi di Indonesia. Berikut merupakan pasal karet yang perlu direvisi menurut SAFEnet. 

  1. Pasal 26 Ayat 3, pasal ini tentang penghapusan informasi tetapi selalu bermasalah soal sensor informasi.
  2. Pasal 27 ayat 1, kerap untuk digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online.
  3. Pasal 27 ayat 3, sering di gunakan untuk represi ekspresi legal warga aktivis, jurnalis/media saat mengkritik pemerintahan.
  4. Pasal 28 ayat 2, rentan digunakan menjadi alat represi minoritas agama serta warga yang mengkritik pemerintahan di Indonesia.
  5. Pasal 29 soal ancaman renatan digunakan untuk mempidanakan orang yang ingin melapor.
  6. Pasal 36 soal kerugian sering di cuplik untuk memperberat hukuman pidana.
  7. Pasal 40 ayat 2 (a) sering dijadikan alasan untuk mematikan jaringan atau dasar Internet.
  8. Pasal 40 ayat 2 (b) tentang pemutusan akses dan sering bermasalah penegasan  peran pemerintah.
  9. Pasal 45 ayat 3 soal ancaman Penjara, sering bermasalah karena memperbolehkan penahanan saat penyidikan.

Similar Articles

Comments

Most Popular

Tips Mengecilkan Pori-Pori Wajah, Jangan Sepelekan Hal Ini!

dailyxpressnews.com - Bagi kamu yang memiliki pori-pori besar tentunya cukup mengganggu bukan? Berikut ini ada beberapa tips mengecilkan pori-pori yang bisa kamu terapkan di...

Nadya Mustika Dituduh Dihamili Oleh Pria Lain, Begini Respon Rizki DA

dailyxpressnews.com - Nama Nadya Mustika beberapa waktu ini menjadi sorotan setelah muncul berita Nadya Mustika dituduh dihamili oleh pria lain, sebelumnya beberapa bulan setelah...

Kronologi Dan Fakta Rina Gunawan Meninggal Dunia

dailyxpressnews.com - Kabar duka kembali menerpa dunia hiburan tanah air yang mengejutkan masyarakat Indonesia dengan kabar Rina Gunawan meninggal dunia pada hari Selasa (2/3/2021)...